Profil Para Pendiri NIRANKARA Lawyers

PROFIL PARA PENDIRI

Dua Advokat
Anggota PERADI

NIRANKARA Lawyers didirikan pada tahun 2023 oleh Kurniawan dan Ryan Muhammad, dua advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Kurniawan dan Ryan Muhammad, pendiri NIRANKARA Lawyers
Kurniawan, Co-Founder NIRANKARA Lawyers
Co-Founder

Kurniawan

Kurniawan adalah salah satu pendiri NIRANKARA Lawyers. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, pada tahun 2015, dan meraih gelar Magister Hukum (dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018.

Pada tahun 2016, ia secara resmi telah diangkat dan diambil sumpah profesi sebagai Advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia juga diangkat menjadi Tenaga Ahli Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) sejak tahun 2023.

Pengalaman & Perkara yang Ditangani

Selama kariernya sebagai Advokat, Kurniawan telah menangani berbagai perkara hukum dan menjadi konsultan hukum dalam berbagai isu hukum, di antaranya:

  • Dalam perkara Konstitusi, ia pernah ditunjuk sebagai Kuasa Hukum Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berkenaan dengan isu masa jabatan Wakil Presiden dengan registrasi perkara nomor 60/PUU-XVI/2018; Kuasa Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan registrasi perkara nomor 1/PUU-XVI/2018; Kuasa Hukum Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dengan registrasi perkara nomor 3/PUU-XVII/2019; Kuasa Hukum Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dengan registrasi perkara nomor 1/SKLN-XVII/2019; Kuasa Hukum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan registrasi perkara nomor 03-18/PHPU-DPD-XVII/2019.
  • Dalam memberikan kajian atau pendapat hukum (legal opinion), ia pernah ditunjuk sebagai Konsultan Hukum dalam memberikan asistensi Keterangan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Menjadi Konsultan Hukum Lembaga Penjamin Simpanan berkenaan dengan Penyusunan Kajian Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan; Menyusun Kajian Hukum berkenaan dengan isu otonomi khusus Papua bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.
  • Dalam perkara sengketa ketenagakerjaan, ia pernah ditunjuk sebagai Kuasa Hukum bagi ratusan pekerja PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) yang dipekerjakan pada PT Gapura Angkasa di bandara Soekarno-Hatta, dalam rangka membela hak-hak pekerja dalam memperoleh status sebagai pekerja/karyawan tetap.
  • Dalam perkara tindak pidana korupsi, ia pernah ditunjuk sebagai Kuasa/Penasihat Hukum oleh mantan Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia dalam mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dalam perkara tindak pidana korupsi terkait investasi portofolio PT Kereta Api Indonesia pada PT Optima Karya Capital Management (OKCM). Selain itu, ia juga pernah ditunjuk sebagai Kuasa/Penasihat Hukum oleh beneficial owner PT Jembatan Nusantara dalam mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dalam perkara tindak pidana korupsi terkait Kerja Sama Usaha (KSU) dan Akuisisi Saham PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
  • Dalam perkara perdata, ia pernah ditunjuk sebagai Kuasa Hukum oleh BNI Kantor Wilayah 04 (Bandung, Jawa Barat) dalam mengajukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terhadap PT Metro Permata Raya di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, terkait sengketa objek hak tanggungan milik para nasabah BNI Kantor Wilayah 04 (Bandung, Jawa Barat). Ia juga pernah ditunjuk sebagai Konsultan Hukum oleh PT Anugrah Dayamitra Fiber, untuk memberikan pendampingan hukum dalam melakukan penyelesaian kewajiban sisa pembayaran tagihan (outstanding) dengan PT Fiber Teknologi Indonesia dan Shenzhen Fibershow Communication Co., Ltd., terkait dengan pembelian material kabel fiber optik.
  • Dalam proyek transaksi komersial (commercial transaction), ia pernah ditunjuk sebagai Konsultan Hukum oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion) dalam rangka pelaksanaan perjanjian pinjaman subordinasi (subordinated loan agreement) antara PT NH Korindo Sekuritas dan Korea Development Bank – Singapore Branch.
  • Dalam sengketa arbitrase, ia pernah ditunjuk sebagai Kuasa Hukum oleh PT Hamanroko melawan PT Guna Mulya Cahaya di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara sengketa pekerjaan konstruksi terkait dengan pembangunan rumah dinas Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta.
  • Serta pernah ditunjuk sebagai Kuasa/Penasihat Hukum, baik oleh perorangan maupun entitas bisnis atau korporasi lainnya, dalam menangani berbagai jenis perkara hukum.
Ryan Muhammad, Co-Founder NIRANKARA Lawyers
Co-Founder

Ryan Muhammad

Ryan Muhammad adalah salah satu pendiri NIRANKARA Lawyers. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, pada tahun 2012, dan meraih gelar Magister Sains (bidang Pertahanan) dari Universitas Pertahanan pada tahun 2016, serta meraih gelar Magister Hukum (dengan konsentrasi Hukum Bisnis) dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada tahun 2022.

Pada tahun 2014, ia telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan pada tahun 2016 ia secara resmi telah diangkat dan diambil sumpah profesi sebagai Advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pada tahun 2018, ia juga telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan Khusus Profesi Auditor Hukum dengan memperoleh sertifikasi keahlian sebagai Auditor Hukum (Certified Legal Auditor) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) yang bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government.

Pengalaman & Perkara yang Ditangani

Selama kariernya sebagai Advokat, Ryan Muhammad telah menangani berbagai perkara hukum dan menjadi konsultan hukum dalam berbagai proyek transaksi komersial pada beberapa korporasi, di antaranya:

  • Dalam perkara sengketa ketenagakerjaan, ia pernah ditunjuk sebagai Kuasa Hukum bagi ratusan pekerja PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) yang dipekerjakan pada PT Gapura Angkasa di bandara Soekarno-Hatta, dalam rangka membela hak-hak pekerja dalam memperoleh status sebagai pekerja/karyawan tetap.
  • Dalam aksi korporasi (corporate action), ia pernah ditunjuk oleh Dana Pensiun BRI sebagai Konsultan Hukum dalam melakukan pekerjaan pemeriksaan dari segi hukum (legal due diligence) dalam proyek pengambilalihan (akuisisi) saham pada beberapa perusahaan. Selain itu, ia juga pernah ditunjuk sebagai Konsultan Hukum oleh PT BRI Asuransi Indonesia dan PT AXA Financial Indonesia untuk melakukan pekerjaan pendampingan dan pemeriksaan dari segi hukum (legal due diligence) dalam proyek Pemisahan (Spin Off) Unit Syariah pada PT BRI Asuransi Indonesia dan pada PT AXA Financial Indonesia.
  • Dalam perkara tindak pidana korupsi, ia pernah ditunjuk sebagai Kuasa/Penasihat Hukum oleh mantan Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia dalam mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dalam perkara tindak pidana korupsi terkait investasi portofolio PT Kereta Api Indonesia pada PT Optima Karya Capital Management (OKCM). Selain itu, ia juga pernah ditunjuk sebagai Kuasa/Penasihat Hukum oleh beneficial owner PT Jembatan Nusantara dalam mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dalam perkara tindak pidana korupsi terkait Kerja Sama Usaha (KSU) dan Akuisisi Saham PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
  • Dalam perkara perdata, ia pernah ditunjuk sebagai Kuasa Hukum oleh BNI Kantor Wilayah 04 (Bandung, Jawa Barat) dalam mengajukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terhadap PT Metro Permata Raya di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, terkait sengketa objek hak tanggungan milik para nasabah BNI Kantor Wilayah 04 (Bandung, Jawa Barat). Ia juga pernah ditunjuk sebagai Konsultan Hukum oleh PT Anugrah Dayamitra Fiber, untuk memberikan pendampingan hukum dalam melakukan penyelesaian kewajiban sisa pembayaran tagihan (outstanding) dengan PT Fiber Teknologi Indonesia dan Shenzhen Fibershow Communication Co., Ltd., terkait dengan pembelian material kabel fiber optik.
  • Dalam proyek transaksi komersial (commercial transaction), ia pernah ditunjuk sebagai Konsultan Hukum oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion) dalam rangka pelaksanaan perjanjian pinjaman subordinasi (subordinated loan agreement) antara PT NH Korindo Sekuritas dan Korea Development Bank – Singapore Branch.
  • Dalam sengketa arbitrase, ia pernah ditunjuk sebagai Kuasa Hukum oleh PT Hamanroko melawan PT Guna Mulya Cahaya di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara sengketa pekerjaan konstruksi terkait dengan pembangunan rumah dinas Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta.
  • Serta pernah ditunjuk sebagai Kuasa/Penasihat Hukum, baik oleh perorangan maupun entitas bisnis atau korporasi lainnya, dalam menangani berbagai jenis perkara hukum.
Hubungi kami untuk konsultasi hukum.

Silakan hubungi kami melalui WhatsApp, telepon, atau email untuk menyampaikan kebutuhan hukum Anda.